nusakini.com--Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus memiliki dukungan nyata (riil) yang ditunjukkan melalui presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. 

"Semakin banyak capres bagus. Tapi ada ukurannya yaitu dukungan riil atau persentase dukungan rakyat melalui hasil pemilu legislatif," ujar Tjahjo melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (5/5). 

Tjahjo mengatakan pemerintah dan sejumlah fraksi partai politik di DPR berpandangan presidential threshold diperlukan dalam setiap proses pemilihan capres-cawapres. 

• AHY Sebut Politik Uang yang Ugal-ugalan di Pemilu Kali Ini Sangat Rugikan Demokrat
• Gagal Lolos ke Senayan, PPP Meredup
• KPU Bakal Umumkan Hasil Pemilu 2024 Hari Ini, Gibran Masih Ngantor di Solo
• Ini Sederet Nama Beken yang Jadi Tim Hukum Prabowo-Gibran Hadapi Sengketa Pilpres di MK
• Seorang Kapolda Disiapkan PDIP untuk Jadi Saksi di MK

Dia mengatakan proses awal sebuah partai politik untuk bisa mengusung capres-cawapres adalah adanya dukungan nyata masyarakat melalui tahapan pemilihan umum legislatif. 

Pemerintah tetap berpegang pada angka 'presidential treshold' 20-25 persen dalam Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu). Hal ini diperlukan agar kualitas pemilu di Indonesia mengalami peningkatan. 

"Kalau setiap partai politik yang sudah teruji dapat dukungan politik oleh masyarakat dalam pemilu dan parpol baru yang ikut pemilu dapat mengusung capresnya (tanpa presidential threshold) berapa banyak capres yang muncul. Capres-cawapres harus selektif," ujar dia. 

Tjahjo menekankan pemerintah memahami berbagai argumentasi fraksi-fraksi melalui panja dan pansus DPR. Dia mengatakan semua proses argumentasi adalah demi penguatan sistem pemilu. 

"Kalau tidak bisa didukung satu partai kan bisa beberapa partai berkoalisi mendukung capres-cawapres yang tentunya ini dilindungi undang-undang," jelas dia.(p/ab)